Polda Lampung Sita 4 Rumah, 13 Mobil, hingga Alfamart Milik Selebgram Palembang Mabes Polri menggelar pengungkapan sindikat perdagangan gelap narkotika dan TPPU jaringan internasional dengan polisi luar negeri termasuk Polda Lampung, Selasa (12/9/2023). Hadir di video conference (vicon) dari Polda Lampung, Polda Bali, Polda DI Yogyakarta, Polda Metro Jaya, Polda Kalsel, dan Polda Jatim. Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika dalam vicon di Mabes Polri mengatakan, saat ini pihaknya menangani kasus selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma (APS). APS merupakan satu dari 26 tersangka yang ditangkap selama dua bulan. Kelompok ini diduga terkait jaringan Fredy Pratama (FR), sindikat narkoba terbesar di Asia Tenggara. Diketahui, Polri membongkar sindikat peredaran narkotika kelas raksasa di wilayah Asia Tenggara. Bersama kepolisian Malaysia dan Thailand, polisi gabungan tiga negara mengamankan barang bukti 10,2 ton sabu-sabu dari jaringan FR. Sayang, warga negara Indonesia yang disinyalir sempat bersembunyi di Malaysia dan Thailand tersebut belum tertangkap. Dalam kasus ini, suami APS yakni David alias Khadafi telah ditahan. Pria yang semula di Lapas Narkotika Nusakambangan itu, sekarang dititipkan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandarlampung. Kapolda menerangkan Khadafi dibawa ke Lampung untuk pendalaman kasus. Sebab, istrinya ikut menikmati uang hasil penjualan narkoba dari suaminya. "Dari yang bersangkutan kita sudah menyita empat unit rumah milik APS, satu Alfamart, dan 13 unit kendaraan roda empat berbagai jenis," papar Helmy. Selain itu, aparat juga menyita beberapa perhiasan atau barang-barang branded milik APS. Semua aset dan barang diduga masuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkoba. "Kita tahu APS ini adalah sebagai seorang selebgram di Palembang, dikenal juga sebagai ratu narkoba," pungkasnya. (*) Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Polda-Lampung-Sita-4-Rumah-13-Mobil-hingga-Alfamart-Milik-Selebgram-Palembang-fFFH2Fw

Fokus Temukan Identitas, Polisi Periksa Sampel DNA Empat Mayat Tanpa Kepala Harapan mengetahui identitas mayat tanpa kepala, tangan, dan kaki tinggal di pemeriksaan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). Polda Lampung karenanya mengirim sampel DNA keempat mayat ke Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Mabes Polri, Selasa (12/9/2023). Kasubbid Dokpol Polda Lampung, AKBP Legowo Hamijaya, menjelaskan langkah yang sudah dilakukan sejak mayat ditemukan. Tim Disaster Victim Identification (DVI) menjadi garda terdepan dengan berkoordinasi dengan Polda maupun Mabes Polri. Tim DVI menggunakan prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi mayat secara ilmiah dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. "Dalam hal ini kita mengidentifikasi mayat memerlukan data primer dan sekunder," jelasnya dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa (12/9/2023). Untuk data primer diperlukan identifikasi gigi, DNA, atau sidik jari. Namun karena mayat ditemukan tanpa kepala dan tangan, maka identifikasi melalui gigi dan sidik jari tidak dapat dilakukan. Karenanya, harapan satu-satunya bergantung pada identifikasi lewat DNA. "Kita berkoordinasi dengan Pusdokkes Mabes Polri dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unjani di Cimahi, Jawa Barat untuk sampel patologi anatomi. Siapa tahu bisa mendukung tindak pidana penyebab kematian," kata dia. Untuk data sekunder, identifikasi dilakukan dengan memeriksa saksi atau mereka yang kehilangan anggota keluarga. Bisa juga dari foto, data medis, atau kebiasaan semasa hidup bahkan properti. "Tapi sekunder tidak bisa hanya satu, jadi harus meminimalisasi ini dengan penguat secara ilmiah," ungkapnya. Di tempat sama, Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Reynold Hutagalung, menjelaskan mayat ditemukan pada 15 Agustus, 6 dan 7 September di tiga lokasi berbeda. "Kita belum bisa menentukan apakah ada keterkaitan antara mayat satu dengan lainnya," paparnya. Dia juga menyebutkan dugaan mayat terbawa air laut hingga sampai ke tiga lokasi dimaksud. Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Fokus-Temukan-Identitas-Polisi-Periksa-Sampel-DNA-Empat-Mayat-Tanpa-Kepala-NEPvzEp

Periksa Belasan Saksi, Polda Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan pada Empat Mayat Tanpa Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung telah memeriksa belasan saksi terkait penemuan empat mayat anonim. Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Reynold Hutagalung, menjelaskan terkait penemuan mayat di Tanggamus sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi mulai yang melihat awal. Selanjutnya, memberitahukan kepada lingkungan setempat sampai kepolisian. "Sampai saat ini kita sudah periksa saksi ahli yang memang berkaitan dengan pemeriksaan kelanjutan jenazah," ujarnya, Selasa (12/9/2023). Menurutnya, pelaksanaan autopsi dua jenazah di Tanggamus dilakukan Senin (10/9/2023) pukul 15.12-18.00 WIB di RS Bhayangkara Polda Lampung. Terpisah, dokter Lusiana melaksanakan pemeriksaan autopsi luar dan dalam dua mayat lainnya di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda dimulai pukul 09.00-12.00 WIB. "Dari keseluruhan, kami menghubungkan satu sama lain, secara cepat dari Polres Tanggamus dan Lamsel, dengan sistensi oleh Ditreskrimum dengan total 19 orang saksi," paparnya. Menurut Reynold Hutagalung, hal itu dilakukan karena untuk mendapatkan penguatan atas identitas jenazah yang ditemukan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Tim Disaster Victim identification (DVI) Polda Lampung terkait temuan terhadap jenazah maupun barang yang melekat di mayat. "Untuk dapat kita jadikan penguatan, siapa sesungguhnya atau mendapatkan indentitas. Kewajiban kami melakukan koordinasi, agar mendapat autopsi terhadap empat mayat tersebut," jelasnya. Sementara itu Dokter Forensik Rumah Sakit Bob Bazar, dr Andriani menjelaskan mayat masuk tanggal 6 September. Karena standar operasional prosedur, jenazah 'ditahan' dengan harapan keluarganya datang selama 3 x 24 jam. "Setelah itu, mayat akan dimakamkan di TPU khusus untuk yang anonim," ujarnya. Pihaknya telah mengambil sampel leher dan betis sebelah kiri untuk memastikan patologi anatomi forensiknya mengarah ke mana. Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Periksa-Belasan-Saksi-Polda-Belum-Ungkap-Penemuan-Mayat-Karena-Tidak-Ada-Tanda-Kekerasan-myoOHCf

Soal Tender Gedung FKIP Unila, ini Tanggapan Kejati Lampung Universitas Lampung (Unila), dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait dengan masalah tender yang diduga memiliki alamat fiktif. Saat dikonfirmasi Kasi Penkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan membenarkan ada laporan terkait dengan hal tersebut. "Untuk laporan aduan (Lapdu) masyarakat soal gedung FKIP Unila sudah kita terima pada tanggal 11 September 2023 kemarin," katanya, Selasa (12/9/2023). Ia menyampaikan, saat ini pihaknya sedang menelaah berkas guna melihat kelengkapan dokumen lainnya. "Nanti jika sudah lengkap baru akan dilaporkan lebih lanjut bagaimana hasilnya. Tetap berpedoman pada tata cara laporan masyarakat," ujar Ricky. Saat ditanya apakah akan melakukan pemanggilan terhadap Tim Pokja Unila. Ricky mengaku harus menunggu hasil dari telaah terlebih dahulu. "Ditelaah dulu apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nanti kalaupun sudah lengkap, dari tim akan memberikan masukan harus seperti apa," jelasnya. Sebelumnya, puluhan massa menggelar aksi damai di depan gedung Kejati Lampung dan meminta kelompok kerja (Pokja) Unila untuk diperiksa, Rabu (6/9/2023). Aksi tersebut dilakukan, lantaran adanya dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pemenangan tender yang ada di gedung FKIP Unila pada Agustus 2023. Selain itu, alamat kantor pemenang tender atas nama PT Insan Kharisma Abadi tidak berhasil ditemukan oleh tim Pokja ketika melakukan pembuktian kualifikasi. Bahkan, beberapa warga tidak pernah mengetahui keberadaan PT Insan Kharisma Abadi di lingkungan mereka. PT Insan Kharisma Abadi sendiri menjadi pemenang proyek senilai Rp7,8 miliar dan mendapatkan sanggahan dari berbagai pihak soal alamat yang diduga fiktif. (*) Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Soal-Tender-Gedung-FKIP-Unila-ini-Tanggapan-Kejati-Lampung-Cf8o9E0

Buka Praktik Kecantikan Ilegal, Artis Dangdut Bintang Pantura 5 Ditangkap Polres Metro Artis dangdut Bintang Pantura 5 Indosiar, Mawar Kusuma ditangkap Unit Tipidter Reskrim Polres Metro, Jumat (8/9/2023) sekira pukul 22.15 WIB. Kasi Humas Polres Metro AKP Sulyani membenarkan, tersangka ditangkap di Jalan Ryacudu, Metro Pusat. Tersangka diduga melakukan praktik kecantikan ilegal di mobil Mitsubishi Xpander warna hitam yang telah di modifikasi tempat duduknya. "Saat itu, anggota lagi hunting, melihat mobil tersangka parkir di depan Alfamart. Di dalam mobil itu ada tersangka dan satu pasien sedang disuntik filler," kata Sulyani saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (12/9/2023). Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan secara intensif dan di lakukan penahanan. Diketahui, filler adalah salah satu upaya untuk mengubah bentuk hidung dari bengkok, menjadi mancung atau mengangkat ujung hidung yang pesek. (*) Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Buka-Praktek-Kecantikan-Ilegal-Artis-Dangdut-Bintang-Pantura-5-Ditangkap-Polres-Metro-x4l2x1I

Sulpakar: Dana BOS Belum Bisa Penuhi Biaya Pendidikan di Lampung! Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Sulpakar mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah belum mampu menutupi biaya pendidikan para siswa. Untuk itu diperlukan peran serta pembiayaan dari orang tua siswa dalam bentuk sumbangan di sekolah. “Dana BOS dari pemerintah dalam hal ini APBN kita belum mampu memenuhi biaya pendidikan khususnya jenjang SMA SMK. Sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dan perlu ada kerjasama dari semua pihak,” kata Sulpakar dalam acara FGD Pendidikan Berkualitas Menuju Lampung Berjaya di Swiss-Belhotel, Selasa (12/9/2023). Ia mencontohkan dana BOS untuk jenjang SMA hanya Rp1,5 juta per tahun sementara jenjang SMK Rp1,6 juta. Sementara rata-rata biaya pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang SMA dan SMK nilainya dari Rp3 juta hingga Rp7,2 juta per tahun. Sulpakar memaparkan rata-rata biaya pendidikan tingkat SMA kelompok A (melebihi SNP) mencapai Rp7.250.000 per siswa per tahun. Kelompok B (memenuhi SNP) Rp5.280.000 per siswa per tahun, dan kelompok C (tidak memenuhi SNP) sebesar Rp3 juta per siswa per tahun. Sementara di jenjang SMK Kelompok Bisnis Manajemen, Pariwisata Dan Industri Kreatif sebesar Rp4.960.000 per siswa per tahun. Kelompok Teknik Rekayasa Rp5.200.000 per siswa per tahun dan Kelompok Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Rp5.800.000 per siswa per tahun. “Artinya kalau biaya pendidikan dikurangi dana BOS, maka tingkat SMA kelompok A masih kekurangan Rp5,7 juta, kelompok B Rp3,7 juta dan kelompok C Rp1,5 juta,” jelasnya. Sementara di jenjang SMK, kekurangan dana pendidikan di kelompok Kelompok Bisnis Manajemen, Pariwisata Dan Industri Kreatif Rp3,36 juta. Sementara Kelompok Teknik Rekayasa kekurangan Rp3,6 juta dan Kelompok Kesehatan dan Pekerjaan Sosial kekurangan dana Rp4,2 juta. Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Ragam/Berita/Sulpakar-Dana-BOS-Belum-Bisa-Penuhi-Biaya-Pendidikan-di-Lampung-GnoQdCm

Akhiri Kisruh, PT PAL Pekerjakan kembali Karyawan yang Dirumahkan PT. Pematang Agri Lesatri (PAL) yang merupakan perusahaan perkebunan Lambang Jaya Group akhirnya mempekerjakan kembali tujuh karyawannya yang sempat dirumahkan. Hal itu setelah pihak karyawan dan perusahaan dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Kesepakatan untuk mengembalikan posisi pekerja di perusahaan dilakukan di Aula PT.PAL Mesuji, Senin (11/09/2023). Kisruh tekait pemberhentian tujuh pekerja warga Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wayserdang oleh PT. PAL itu diawali kesalahpahaman antara manajemen dan para pekerja terkait persoalan di lapangan di areal yang berbatas dengan Desa Sumber Rejo. Ketika para karyawan dirumahkan, Kepala Desa Sumber Rejo dan tujuh warganya itu melaporkan ke Disnakertrans. Setelah pihak dinas memanggil PT.PAL akhirnya menemui titik terang untuk mengembalikan pekerja ke pekerjaannya di perusahaan tersebut. Dalam pertemuan itu, PT. PAL diwakili oleh Nyoman Adi dan Abu Asim. Sedangkan Disnakertrans diwakili oleh Sekretaris, Andi Subrastono dan Mediator Hubungan Indistrial, Satria Agus Prayoga disamping seluruh para pekerja kecuali salah seorang pekerja yang bernama Joko berhalangan hadir. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pra mediasi yang dilakukan oleh Disnakertrans bersama PT. PAL pada Jumat, 8 September 2023 sebelumnya. Akhirnya, PT. PAL bersedia mempekerjakan kembali 7 (orang) karyawan yang sempat diberhentikan sementara oleh pihak perusahaan dengan dibuktikan dengan para pekerja telah menandatangani Berita Acara dan Surat Perjanjian dengan pihak perusahaan. Kepala TU PT.PAL, Nyoman Adi, usai kesepakatan tersebut berharap para pekerja dapat bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Lengkapnya baca

Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov secepatnya mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Setelah ditinggal Reihana pada 1 September lalu karena pensiun, jabatan Kadiskes Lampung belum diisi pejabat definitif. Posisinya masih diisi Pelaksana harian (Plh) yaitu Efendi Suhaimi yang sebelumnya adalah Sekretaris Diskes Lampung. “Dinas Kesehatan ini mitra kerjanya Komisi V. Tentu kita sangat berharap kepada Gubernur supaya secepatnya mendapatkan pengganti dari Kepala Dinas Kesehatan yang sudah masuk masa pensiun,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Selasa (12/9/2023). Mikdar menyebut kekosongan jabatan kadis akan sangat berpengaruh pada kinerja OPD tersebut. Terlebih banyak kebijakan penting terkait kesehatan masyarakat yang harus dijalankan. “Kalau kadisnya kosong OPDnya seperti ayam kehilangan induk. Jadi harus ada yang membimbing, membina dan bertanggungjawab pada dinas terkait. Apalagi sekarang kita sedang pendalaman anggaran di dinas masing-masing,” kata Mikdar. “Kalau tidak ada kepala dinas, siapa nanti yang bertanggungjawab pada anggaraan? Maka kita berharap supaya secepatnya kadis kesehatan ini dapat terwujud untuk memaksimalkan fungsinya ke depan,” tambahnya. Ia pun berharap agar pejabat yang mengisi posisi Kadiskes adalah definitif, bukan Plt ataupun Plh. “Kalau kita berharap langsung diisi definitif, tentunya dengan prosedur seleksi yang benar. Kalau sudah definitif bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin,” tutupnya. Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan akan menggelar lelang jabatan untuk mengisi kekosongan kadiskes setelah ditinggal Reihana. “Kita akan gelar fit and proper test untuk mengisi jabatan Kadis Kesehatan,” kata Arinal di rumah dinasnya, beberapa waktu lalu. Arinal mengatakan Reihana merupakan sosok kadis yang cerdas. Sehingga ia dipercaya menjabat selama 14 tahun di 3 periode gubernur yang berbeda. Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/DPRD-Lampung-Minta-Pemprov-Segera-Isi-Kekosongan-Jabatan-Kadis-Kesehatan-Pio6pBJ

Pedagang Lama Jadi Prioritas Masuk Pasar Pasir Gintung Modern Pemerintah pusat melakukan renovasi Pasar Pasir Gintung yang berada di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dari pasar tradisional menuju pasar semi modern. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memastikan pedagang yang telah lama menempati Pasar Pasir Gintung menjadi prioritas menempati pasar modern tersebut. Asisten I Pemkot Bandarlampung Sukarma Wijaya mengatakan, pelaksanaan pembangunan pasar modern Pasir Gintung akan dimulai pada Oktober, dan akhir Desember sudah akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. "Maka jalan-jalan ini sudah tidak boleh lagi ada yang berjualan, harus disesuaikan fungsinya, agar pedagang dan pembeli nyaman," ungkapnya saat ditemui saat penertiban pedagang, Selasa (12/9/2023). Sukarma menegaskan, pasar ini dibangun memang diprioritaskan untuk para pedagang yang sudah menempati tempat ini, apabila masih ada tempat yang kosong baru akan ditempatkan yang lain. "Sesuai arahan Wali Kota Bandarlampung, pedagang inikan warga Bandarlampung juga, jadi jangan sampai mematikan perekonomian mereka," ungkapnya. Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung Wilson Faisol mengatakan, total pedagang yang terdaftar berjumlah 430 pedagang. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan verifikasi kepada seluruh pedagang perihal nama-nama pedagang yang terdaftar. Dengan membentuk tim verifikasi yang melibatkan PD pasar dan UPT Dinas Perdagangan, serta melibatkan paguyuban dan pedagang-pedagang senior. "Setelah data ini masuk, kita berkali-kali turun ke lapangan dengan menanyakan langsung kepada pedagang di lapak sebelahnya," ujarnya. Wilson mengungkapkan, kapasitas pasar modern ini hanya 300 lapak pedagang, maka dari 430 pedagang yang terdaftar dilakukan verifikasi. "Dan paling utama yakni pedagang yang memang sudah lama menempati lapak, jadi bukan perorangan tetapi lapak dagang, minimal 3 tahun kebelakang," ujarnya. (*) Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Pedagang-Lama-Jadi-Prioritas-Masuk-Pasar-Pasir-Gintung-Modern-N9tJ77o

Korupsi Kontainer DLH Bandarlampung, Tersangka Kembalikan Kerugian Negara Rp230 Juta Tersangka korupsi pengadaan kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandarlampung, WD, mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram @kejari_bandarlampung, Senin (11/9/2023). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandarlampung, Helmi, mengatakan tersangka atas nama Widiyanto mengembalikan uang titipan tersangka sejumlah Rp230 juta lebih. Uang tersebut diterima oleh Kasubsi Penyidikan, Ricky Indra Gunawan, didampingi Kasi PB3R Kejari Bandarlampung, Miryando Eka Putra. "Selanjutnya diserahkan ke Bendahara Penerimaan, Ernawati. Kemudian uang titipan disimpan di rekening titipan Kejari Bandarlampung," katanya. Sebelumnya, Kejari Bandarlampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kontainer sampah DLH Bandarlampung tahun anggaran 2018 dan 2020, Jumat (8/9/2023). Dua tersangka tersebut atas nama Ismed Saleh sebagai PPK pada DLH Bandarlampung dan Widiyanto, Direktur CV Widia Karya Mandiri. Helmi menjelaskan perhitungan tersebut merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit BPKP, pada tahun 2018 kerugian negara mencapai Rp230 juta dan pada tahun 2020 sebesar Rp169 juta. Sehingga, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp400 juta. (*) Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Korupsi-Kontainer-DLH-Bandarlampung-Tersangka-Kembalikan-Kerugian-Negara-Rp230-Juta-1T1n4Yj

Pemkot Relokasi Pedagang di Tiga Jalan Menuju Pasar Pasir Gintung Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung merelokasi pedagang-pedagang yang berjualan di tiga ruas jalan menuju Pasar Pasir Gintung, yakni Jalan Imam Bonjol, Jalan Pisang, dan Jalan Durian, Selasa (12/9/2023). Asisten I Pemkot Bandarlampung Sukarma Wijaya mengatakan, relokasi ini diakukan dalam rangka mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Pasar Pasir Gintung menjadi pasar berkonsep semi modern. "Sehingga rencana tersebut, harus dibarengi dengan akses lingkungan menuju pasar. Maka diputuskan untuk merelokasi pedagang yang menempati tiga ruas jalan ini," ungkapnya saat ditemui di lokasi. Sukarma mengungkapkan, untuk sementara seluruh pedagang yang direlokasi akan ditempatkan di Pasar Smep yang telah disiapkan oleh dinas perdagangan. "Jadi kita tidak serta mereta memindahkan mereka, tapi kita siapkan dulu tempatnya lebih awal," ungkapnya. Sukarma juga memastikan tidak ada penolakan dari para pedagang, karena relokasi ini sudah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari peringatan pertama sampai tiga. "Alhamdulillah mereka sudah pindah, tinggal pembersihan puing-puingnya saja. Kita pastikan tiga ruas jalan ini bersih," katanya. (*) Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Peristiwa/Berita/Pemkot-Relokasi-Pedagang-di-Tiga-Jalan-Menuju-Pasar-Pasir-Gintung-oTrweu5

Tiga Terpidana Korupsi Tukin Kejari Bandarlampung Dieksekusi ke Lapas Tiga terpidana korupsi dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bandarlampung, Senin (11/9/2023). Mereka menyalahgunakan tunjangan kinerja (Tukin) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung tahun anggaran 2021-2022. Kepala Kejari (Kajari) Bandarlampung, Helmi, mengatakan eksekusi tersebut berdasar tiga putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas lA. Masing-masing Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk, dan 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk. Ketiga terpidana yaitu Len Aini, Sari Hastiati, dan Berry Yudianto. Untuk Len Aini dan Sari Hastiati dibawa ke Lapas Perempuan Kelas llA Bandarlampung. Sedangkan Berry Yudianto dibawa ke Rutan Kelas l Bandarlampung. Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4,5 tahun kepada Sari Hastiati dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Dia juga dikenakan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp605 juta dikurangi Rp120 juta yang telah dititipkan ke rekening Kejari Bandarlampung. Jadi, total dari sisa uang pengganti kerugian negara Rp485 juta dan paling lama dibayarkan satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan tetap. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada terpidana Berry Yudianto. Yaitu kurungan penjara selama 4,5 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Dia juga dikenakan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp330 juta dikurangi uang titipan sebesar Rp118 juta di kas Bank Mandiri. Untuk sisa yang harus dibayar oleh Bery Yudanto sebesar Rp219 juta. Apabila dalam satu bulan tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang. Sedangkan untuk Len Aini divonis paling tinggi, yaitu 7 tahun penjara dan membayar denda senilai Rp300 juta subsider 3 bulan penjara. Dia juga dikenakan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp2,44 miliar lebih. Lengkapnya baca https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Tiga-Terpidana-Korupsi-Tukin-Kejari-Bandarlampung-Dieksekusi-ke-Lapas-IIT7RDs